Oleh: Suprianto A. Nuna, S.H.
Founder Telitinews
Telitinews.com | Sebentar lagi, tepat 17 Agustus 2026, lapangan-lapangan di berbagai daerah kembali dipenuhi barisan merah putih. Pelajar akan berdiri tegak dengan seragam terbaiknya. Aparatur negara bersiap mengikuti upacara. Pasukan pengibar bendera menjalankan tugas dengan penuh disiplin. Masyarakat berkumpul menyaksikan pengibaran Sang Merah Putih.
Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, sebuah panggung kehormatan kemungkinan kembali berdiri di tengah lapangan. Di sana, para pejabat dan tamu undangan akan duduk di bawah tenda, terlindungi dari teriknya matahari. Kursi disiapkan, air minum tersedia, bahkan hidangan mungkin telah menunggu di meja.
Sementara itu, di hadapan mereka, peserta upacara berdiri dalam barisan. dibawah panas, menahan haus, menahan lelah, menunggu sampai seluruh rangkaian upacara selesai. Pemandangan seperti ini mungkin dianggap biasa, tetapi justru karena terlalu biasa, kita terkadang lupa untuk bertanya, apakah memang seperti itu seharusnya kita merayakan kemerdekaan?
Tulisan ini bukan untuk mempersoalkan kursi pejabat, bukan pula untuk mengatakan bahwa seorang kepala daerah, pejabat negara atau tamu kehormatan tidak boleh mendapatkan tempat yang layak. Protokoler adalah bagian dari tata pemerintahan, yang patut direnungkan adalah pesan yang muncul dari cara kita menempatkan diri ketika memperingati kemerdekaan.
Sebab, 17 Agustus bukan sekadar agenda pemerintah, 17 Agustus adalah milik rakyat, mereka yang berdiri di lapangan adalah bagian dari sejarah panjang republik ini. Mereka adalah generasi yang mewarisi kemerdekaan dari para pejuang.
Maka jangan sampai dalam perayaan kemerdekaan justru muncul pemandangan yang secara simbolik memperlihatkan bahwa sebagian orang mendapatkan kenyamanan, sementara sebagian lainnya harus menanggung panas. Apalagi jika yang berada di bawah matahari adalah rakyat yang datang untuk menghormati upacara.
Kemerdekaan seharusnya mendekatkan, bukan menciptakan jarak. Mari kembali ke 17 Agustus 1945, ada baiknya, sebelum upacara 17 Agustus 2026 dimulai, kita kembali mengingat bagaimana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan.
Pada 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi Mohammad Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Tidak ada panggung megah, tidak ada tenda VIP, tidak ada kursi empuk yang membedakan pejabat dengan rakyat, tidak ada fasilitas mewah, tidak ada kemegahan seremoni seperti yang bisa kita lihat sekarang.
Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar, keberanian untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Bendera Merah Putih yang dikibarkan pada saat itu dijahit oleh Fatmawati, dikibarkan dalam suasana yang sederhana.
Namun dari halaman sederhana itulah sejarah Indonesia berubah. Bangsa yang sebelumnya berada di bawah penjajahan menyatakan dirinya berdiri sebagai bangsa merdeka. Kesederhanaan itu justru menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak lahir dari kemewahan, kemerdekaan lahir dari pengorbanan.
Para Pejuang tidak bertanya di mana tempat teduh, coba bayangkan kembali suasana menjelang Proklamasi, para pejuang tidak sedang memikirkan kursi yang nyaman, mereka tidak sedang mempertanyakan apakah ada hidangan setelah acara, mereka tidak mencari tempat yang paling terlindung dari panas, mereka bahkan mempertaruhkan keselamatan dan masa depan, mereka berjuang dalam ketidakpastian, mereka tidak tahu seperti apa Indonesia setelah merdeka.
Tetapi mereka percaya bahwa bangsa ini harus menentukan nasibnya sendiri. Hari ini, kita tinggal menikmati hasil perjuangan itu, kita dapat berdiri sebagai warga negara tanpa harus mengangkat senjata.
Kita dapat menyampaikan pendapat, kita dapat memilih pemimpin, kita dapat menjalankan kehidupan tanpa berada di bawah kekuasaan penjajah. Maka rasanya tidak berlebihan jika dalam memperingati kemerdekaan, para pemimpin juga menunjukkan sedikit saja semangat kesederhanaan para pendahulu bangsa.
Bagaimana Jika 17 Agustus tahun ini berbeda? Bayangkan jika pada 17 Agustus 2026 nanti, para pejabat memilih berdiri lebih dekat dengan rakyat. Bukan berarti semua harus berdiri tanpa tempat duduk. Setidaknya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Kami juga bagian dari kalian, ketika matahari mulai terasa panas, pemimpin tahu bagaimana rasanya peserta upacara menahan panas. Ketika peserta mulai haus, pemimpin memahami pentingnya menyediakan air minum yang cukup. Ketika anak-anak sekolah berdiri berjam-jam, para pejabat melihat langsung bagaimana generasi muda menjalankan tugasnya.
Itulah keteladanan, kadang kepemimpinan tidak membutuhkan pidato panjang, tidak membutuhkan baliho besar, tidak membutuhkan slogan yang berulang-ulang. Cukup dengan tindakan kecil yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin bersedia berada bersama rakyatnya.
Jangan sampai panggung menjadi simbol jarak, panggung seharusnya hanya fasilitas. Jangan sampai ia berubah menjadi simbol kelas sosial, jangan sampai posisi di atas panggung membuat seseorang lupa bahwa di bawahnya ada rakyat yang menjadi alasan mengapa pemerintahan itu ada.
Sebab pejabat hadir karena mandat rakyat, pemerintah bekerja menggunakan uang rakyat, dan kekuasaan dalam demokrasi pada hakikatnya bukan milik pribadi, Ia adalah amanah. Karena itu, perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan bagi para pemimpin untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai pejabat, tetapi juga sebagai bagian dari rakyat Indonesia.
Kalau ada hidangan, jangan lupa yang kepanasan. Ada satu hal yang sederhana tetapi sering luput, jika untuk pejabat dan tamu kehormatan disiapkan hidangan, tentu tidak ada salahnya, tetapi bagaimana dengan peserta upacara?, Apakah air minum tersedia?, Apakah petugas kesehatan disiapkan?, Apakah ada tempat istirahat bagi mereka yang membutuhkan?, Apakah anak-anak sekolah yang berdiri di lapangan menjadi perhatian?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terlihat kecil. Tetapi justru dari hal-hal kecil itulah kita dapat melihat seberapa besar kepedulian penyelenggara terhadap rakyat. Kemerdekaan tidak harus dirayakan dengan kemewahan, tetapi harus dirayakan dengan kepedulian.
Tahun 2026 Indonesia genap 81 tahun merdeka, kita tentu patut bersyukur, tetapi usia 81 tahun juga seharusnya membuat kita semakin dewasa dalam memaknai kemerdekaan. Jangan hanya bertanya, Berapa besar panggungnya?, Berapa banyak dekorasinya?, Berapa meriah acaranya?, Berapa banyak pejabat yang hadir?
Tetapi tanyakan juga, Apakah rakyat merasa dihargai? Karena ukuran keberhasilan peringatan kemerdekaan bukan hanya kemeriahan acara, ada nilai yang jauh lebih penting yaitu persatuan, kesetaraan, penghormatan dan rasa memiliki terhadap bangsa ini.
Dari Pegangsaan Timur ke lapangan kita hari ini, 81 tahun lalu, Proklamasi dibacakan dengan sederhana. Hari ini kita memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap, tidak ada yang salah dengan kemajuan. Tetapi jangan sampai kemajuan fasilitas membuat kita kehilangan nilai, jangan sampai panggung semakin tinggi sementara jarak antara pemimpin dan rakyat semakin jauh.
Jangan sampai pejabat semakin nyaman sementara rakyat yang hadir dalam upacara justru semakin terabaikan dan jangan sampai kita mengucapkan kalimat, “Atas nama bangsa Indonesia…” sementara dalam praktiknya kita masih membedakan siapa yang layak mendapatkan kenyamanan dan siapa yang cukup berdiri di bawah panas.
17 Agustus adalah milik kita semua. Merah Putih adalah milik kita semua. Proklamasi adalah milik kita semua. Maka, menjelang 17 Agustus 2026, mungkin ada satu harapan sederhana yang layak kita titipkan kepada para pemimpin: Jika rakyat berdiri untuk menghormati kemerdekaan, berdirilah pula bersama mereka.
Tidak perlu menghapus panggung, tidak perlu menghapus protokoler, tidak perlu membuat semuanya sama persis. Cukup hadirkan rasa bahwa tidak ada yang lebih tinggi karena jabatan, dan tidak ada yang lebih rendah karena menjadi rakyat.
Sebab pada akhirnya, ketika bendera Merah Putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya berkumandang, kita semua berdiri di bawah langit yang sama. Dan di hadapan Sang Merah Putih, kita semua adalah Indonesia.
