Gorontalo Utara || telitinews.com – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Gorontalo Utara ke-19 yang jatuh pada 26 April lalu kini menyisakan polemik pedas di tengah masyarakat. Perayaan yang digadang-gadang sebagai “Pesta Rakyat” tersebut dinilai telah melenceng menjadi ajang komersialisasi di atas lahan publik.
Pasalnya, aktivitas hiburan komersial (Hoya-hoya) terpantau masih menguasai halaman Kantor Bupati hingga pertengahan Mei mendatang. Ironisnya, untuk menikmati puncak hiburan di “rumah” rakyat tersebut, warga justru diwajibkan membayar karcis masuk melalui penjualan tiket kategori Reguler hingga VVIP.
Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, tiket konser artis ibu kota, Novia Bachmid, yang dijadwalkan tampil pada 16 Mei 2026 di lokasi tersebut kini telah beredar luas. Fenomena ini memicu pertanyaan kritis: Mengapa fasilitas negara yang dibangun dan dipelihara dari pajak rakyat justru dijadikan ladang bisnis oleh pihak ketiga di tengah euforia hari jadi daerah? Seharusnya, momen HUT daerah menjadi waktu di mana pemerintah memberikan kado nyata berupa hiburan gratis sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat.
Upaya untuk memisahkan kegiatan ini dari tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) dengan dalih bahwa konser tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak pengelola Hoya-hoya, dinilai sebagai argumen yang lemah. Halaman kantor bupati bukanlah lahan kosong tak bertuan yang bisa dikomersialkan tanpa restu dan izin resmi dari otoritas pemerintahan.
Sebagai pemilik otoritas wilayah, Pemda Gorontalo Utara memiliki daya tawar (bargaining power) penuh saat memberikan izin penggunaan aset negara. Memberikan izin kepada pihak swasta untuk memungut biaya dari rakyat di atas fasilitas publik terlebih dalam suasana peringatan hari jadi daerah adalah bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat kecil untuk mendapatkan hiburan yang inklusif.
Jika nantinya muncul dalih bahwa pemungutan biaya dilakukan karena Pemda tidak mendanai artis tersebut, maka hal itu justru mempertegas hilangnya peran pemerintah sebagai pelayan publik. Tugas pemerintah dalam momen HUT daerah adalah hadir sebagai jembatan atau penyubsidi agar rakyat tidak dibebani biaya tambahan di aset milik negara. Mengizinkan bisnis tiket di halaman kantor bupati seolah membiarkan simbol kewibawaan daerah “disewakan” untuk mengeruk keuntungan dari dompet rakyat.
Sangat miris melihat kenyataan bahwa dihari ulang tahun daerahnya sendiri, rakyat justru dipaksa menjadi penonton yang harus membayar untuk masuk ke halaman kantor bupati. Kehadiran tiket kelas VVIP di lokasi tersebut seolah mempertegas adanya sekat sosial pesta yang seharusnya menjadi milik semua orang kini berubah menjadi eksklusif bagi mereka yang mampu membayar.
Sudah seharusnya dimomentum sakral HUT daerah, segala hiburan yang dipusatkan di fasilitas publik dibebaskan dari biaya alias gratis. Kado terbaik bagi rakyat diusia daerah yang ke-19 adalah akses hiburan yang merata tanpa sekat ekonomi, bukan pemandangan loket tiket di pusat pemerintahan.
#SN || Teliti_01
