GORONTALO UTARA | telitinews.com – Program seremonial “Motabi Kambungu” (Mencintai Kampung) di Kecamatan Ponelo Kepulauan (Ponkep) yang digadang-gadang sebagai wadah prima mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kembali menuai sorotan tajam. Menariknya, kritik keras atas kualitas pelayanan publik kali ini meledak di media sosial dan memicu riuh perdebatan netizen lantaran diduga melibatkan lingkaran elite birokrasi daerah.
Melalui unggahan di akun media sosial Facebook pribadinya pada Senin (25/5), akun bernama Pakaya Isna secara terbuka meluapkan kekecewaan mendalam atas etika dan ketidaksiapan petugas pelaksana di lapangan. Unggahan yang menyertakan fitur penanda lokasi digital aktif serta sematan peta wilayah Ponelo Kepulauan (Ponkep) tersebut langsung viral dan diserbu puluhan interaksi warganet hanya dalam waktu beberapa jam.
Dalam tulisan yang dibagikannya, Pakaya Isna secara blak-blakan menumpahkan kekesalannya saat mendapati oknum petugas di lapangan justru berdalih tidak membawa stempel (cap) saat pelayanan sedang berlangsung.
”Katax motabi kambungu ada pelayanan unruk masyarakat, tapi ketika minta Cap katax tdk bawa Cap…” tulis Pakaya Isna mengekspresikan kekecewaannya.
Kekesalan tersebut dipertegas oleh pemilik akun melalui deretan tanda pagar (hashtag) di akhir unggahannya, yakni #MintaCapDiBukuKiaLeAzam, #MarCumanBawaPacul, dan #MukaPandangEnteng. Melalui petunjuk tagar tersebut, publik dapat menguraikan bahwa dokumen administrasi yang sedang diurus dan dimintakan stempel olehnya diduga kuat adalah Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).
Ia juga menyematkan sindiran menohok terkait ketidaksiapan alat kerja para petugas dinas tersebut di lokasi seremonial melalui dialek lokal Gorontalo yang kental. “…tantu ba bawa pacul stw (tentu lebih baik bawa cangkul saja sekalian), ga apa² klo memang ga bawa, tapi setidakx melayani masyarakat pake hati,” lanjutnya.
Tidak hanya menyoal kelalaian teknis berupa nihilnya stempel, Pakaya Isna juga membeberkan raut wajah dan gestur angkuh (sok) yang diduga dipertontonkan oleh oknum aparatur pelaksana pelayanan di lapangan kepada warga.
”…jgn kase lia muka pustema smo ciri di tanah (jangan perlihatkan wajah cemberut/angkuh sampai mau jatuh ke tanah)… So suka mo sok mar msh kse biar…Aq paling binci pelayan masyarakat kong SOK² ba kse lia muka pandang enteng porogege,” tulisnya geram menyayangkan hilangnya keramahan dalam melayani rakyat.
Menariknya, tabir mengenai siapa oknum petugas pelaksana yang dikeluhkan tersebut mulai menggelinding panas di kolom komentar ketika netizen mulai mempertanyakan lokasi kejadian. Akun bernama Lena Len sempat melayangkan pertanyaan karena penasaran dengan lokasi tempat yang dikeluhkan tersebut. “Euiii dimanaaa polii ini tataaa,” tanyanya di kolom komentar sambil menggunakan emotikon tertawa.
Mendapat pertanyaan dari netizen tersebut, akun Pakaya Isna secara mengejutkan langsung membalas dengan mengungkap lokasi sekaligus menyenggol nama jabatan tinggi satuan kerja.
”Di ponkep Ibu Kadis,” tulisnya singkat sembari menyematkan emotikon tertawa.
Pantauan redaksi, unggahan yang baru berumur beberapa jam tersebut langsung memantik reaksi emosional yang meluas. Beragam tanggapan bernada kecaman hingga sindiran jenaka mengalir deras, bahkan memicu perdebatan mengenai status sosial pemilik postingan di lingkungan birokrasi.
Hal mengejutkan bermula saat akun Mansur Akune ikut mengomentari postingan tersebut dengan menuliskan sapaan penghormatan, “Sabar ibu sekda”.
Namun, sebutan tersebut langsung memancing reaksi dari netizen lain. Akun bernama Putra Pandawa tampak menyanggah klaim tersebut di kolom komentar. “Mansur Akune emangnya tipak tau dimana parampuan ini ibu sekda, kapan kawinnya?” tulisnya mempertanyakan keabsahan status tersebut.
Di sisi lain, nada sindiran halus terkait ketidaksiapan alat kerja berupa stempel pelayanan juga ikut digulirkan oleh warganet lain dalam dialek khas daerah.
”Mungkin berat kapla itu Ibu, jadi t bembeng kabawa (Mungkin stempel itu berat kepalanya Ibu, jadi tidak terjinjing/terbawa ke lokasi),” tulis akun Thakdir sembari menyematkan emotikon tertawa.
Netizen lain bahkan mempertanyakan keberadaan figur pemimpin di pos pelayanan tersebut yang terkesan membiarkan jalannya pelayanan publik berjalan dengan etika yang kurang elok di mata warga.
”Sapa ini yg b gara p Torang p bos we sapa blm tawu diya (Siapa ini yang bikin gara-gara dengan bos kita, belum tahu dia siapa ya),” kecam akun Anis Taha.
Terlepas dari riuh perdebatan netizen mengenai status kepegawaian narasumber maupun oknum pelaksana di media sosial, keluhan terbuka yang lahir di arena Motabi Kambungu Ponelo Kepulauan ini menjadi sorotan tajam bagi kualitas pelayanan publik di daerah. Jika figur yang berada di dalam pusaran informasi birokrasi saja merasa dipandang enteng dan mendapati petugas tidak profesional saat mengurus dokumen, publik tentu bisa membayangkan bagaimana potret pelayanan nyata yang diterima oleh masyarakat kecil di pelosok kampung.
Hal ini sekaligus menambah daftar catatan kritis pelaksanaan teknis Motabi Kambungu di Ponelo Kepulauan, setelah sebelumnya diterpa isu skema iuran manual dari kantong pegawai di tingkat bawah.
Saat dikonfirmasi kepada pemilik akun Pakaya Isna melalui pesan Messenger pada Senin malam (25/5) sekitar pukul 20.00 WITA, yang bersangkutan secara kooperatif memberikan penjelasan tambahan guna meluruskan polemik yang terjadi di arena Motabi Kambungu Ponkep.
Beliau menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pejabat daerah, melainkan seorang Guru SMP, dan sapaan “Ibu Sekda” yang disapa di kolom komentar tersebut murni merupakan kelakar atau candaan dari kerabatnya di media sosial.
”Ga benar pak, orangx (orangnya) memang suka becanda,” tulis Pakaya Isna meluruskan spekulasi netizen.
Lebih lanjut, beliau membeberkan kronologi riil di lapangan yang memicu keluhan terbukanya di lokasi seremonial tersebut. Beliau menjelaskan bahwa hari itu dirinya berniat mengurus dokumen administrasi untuk sang cucu.
”Mau urus Akta Kelahiran cucu sy (saya), sebelumx kami mendatangi tempat pelayanan di Dukcapil untuk mengurus Akta, tapi dr (dari) capil kami di arahkan ke ZUS untuk minta supaya buku KIA dicap dlu (dulu) oleh pihak RS krn (karena) memang cucu sy lahirx disana,” ungkapnya menceritakan awal mula kejadian.
Namun, setibanya di pos pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainal Umar Siddiki (ZUS) tersebut, beliau justru mendapati ketidaksiapan alat kerja berupa stempel dinas yang alpa dibawa petugas, ditambah dengan sikap oknum pelaksana yang dinilainya kurang bersahabat.
”Jadi kami menuju ke ZUS sebagai tempat pelayanan masyarakat, setibax disana kami bicara tapi respon dr ibu itu terkesan kurang baik dg wajah yg tdk bersahabat…jadi sy tersinggung donk (dong) dg (dengan) sikap seperti itu… bagi sy ga apalah klo memang Capx ga sempat dibawa, tapi setidakx layani masyarakat dgn ramah,” cetusnya kecewa, sembari menambahkan bahwa pelayanan kurang maksimal dari oknum internal RS tersebut bukan kali pertama dialami keluarganya.
Beliau juga menambahkan, meski sempat meminta identitasnya dirahasiakan, setelah menerima edukasi jurnalistik dari redaksi mengenai status unggahannya yang sudah telanjur menjadi konsumsi publik, beliau akhirnya memberikan izin penuh kepada redaksi untuk mencantumkan namanya sesuai akun Facebook demi mendorong efek jera dan evaluasi menyeluruh di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
”Iya boleh…supaya ada efek jera juga buat mereka yg berhati batu & menjadi pelajaran bagi mereka yg (yang) bertugas di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah)… Harapan sy supaya pemerintah bisa mengevaluasi kembali terkait pelayanan mereka yg kurang baik… semoga slogan yg terpampang di tiap² instansi bukan hanya sekedar slogan tapi benar² dibuktikan dg (dengan) sikap yg nyata di hadapan masyarakat,” pungkasnya berharap.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi Teliti News masih terus membuka ruang komunikasi dan berupaya melayangkan konfirmasi lanjutan kepada pihak manajemen RSUD ZUS Gorontalo Utara maupun instansi kesehatan terkait guna mendapatkan perimbangan informasi secara menyeluruh sejalan dengan komitmen jurnalisme yang berintegritas. (Teliti/Red)
