Oleh: Putri Naylarizki Lasamano
GORONTALO UTARA – Saya selalu mengira birokrasi diisi oleh orang-orang yang paham hukum administrasi negara. Namun, melihat bagaimana Dinas PURR dan jajaran pemerintahan “Gorut Bercahaya” menghadapi kritik, saya tersadar: mereka tidak sedang memimpin, mereka sedang bermain petak umpet. Mengabaikan penderitaan rakyat Ponelo Kepulauan dan memilih diam seribu bahasa bukan lagi sekadar bentuk ketidakmampuan, melainkan sebuah arogansi birokrasi yang akut.
Dalam hukum administrasi, diamnya pejabat publik atas urusan wajib pelayanan dasar bukanlah sebuah pilihan sikap, melainkan fiksi hukum negatif yang memuakkan. Itu adalah konfirmasi tanpa suara bahwa Anda memang tidak punya rencana, tidak punya kompetensi, atau yang lebih buruk: tidak punya kepedulian.
Sungguh menggelikan melihat bagaimana sebuah rezim begitu percaya diri menjual narasi kesejahteraan wilayah kepulauan, sementara untuk sekadar memberikan kepastian hukum dan timeline perbaikan jalan Ponelo saja mereka mendadak amnesia. Apakah pertanyaan tentang aspal terlalu rumit untuk otak para pemegang kebijakan kita? Ataukah anggaran daerah sudah habis dikuras untuk membiayai panggung-panggung seremonial yang agendanya hanya memuja ego para pejabat?
Mari kita bedah secara elegan: Program Motabi Kambungu yang Anda bangga-banggakan itu, dalam kacamata good governance, tidak lebih dari sekadar kosmetik politik. Menghadirkan pelayanan instan satu hari di bawah tenda VIP yang sejuk, lalu membiarkan warga bertaruh nyawa di jalur tengkorak berlumpur selama 364 hari sisanya, adalah bentuk penghinaan nyata terhadap akal sehat publik.
Catatan Hukum untuk Penguasa:
Kekuasaan dalam negara hukum (rechtsstaat) tidak didirikan di atas tepuk tangan bayaran atau kilatan kamera humas, melainkan di atas asas akuntabilitas. Uang yang Anda gunakan untuk panggung mewah itu adalah uang rakyat, yang secara konstitusional memiliki hak subyektif untuk menuntut ke mana setiap rupiahnya dialokasikan.
Sebagai perempuan muda yang menggunakan akal sehat, saya menolak untuk terkesan oleh spanduk-spanduk besar yang narasinya jauh lebih mulus daripada realitas jalanan Ponelo. Ketika roda kendaraan warga masih harus bertarung dengan kubangan yang lebih mirip arena pacuan kerbau ketimbang infrastruktur abad ke-21, pidato Anda tentang kemajuan wilayah kepulauan terdengar seperti lelucon murah yang kehilangan kelucuannya.
Jangan keliru menafsirkan keheningan masyarakat. Diamnya Dinas PURR tidak akan membuat mosi tidak percaya ini surut. Sebaliknya, sikap pengecut yang bersembunyi di balik meja kerja ini justru membakar semangat publik untuk terus menggugat dan menguliti tata kelola anggaran infrastruktur yang diduga kuat salah sasaran. Selama jalan Ponelo dibiarkan hancur, maka setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk acara seremonial wajib dicap sebagai pemborosan uang rakyat yang sia-sia.
Pemerintah daerah harus paham: martabat warga Ponelo tidak bisa dibangun di atas lumpur dan janji-janji yang membusuk. Bicaralah dengan data, bekerjalah dengan kepatutan hukum. Karena jika Anda terus memilih bungkam, Anda sedang menegaskan satu hal kepada sejarah: bahwa diamnya Anda adalah cara paling elegan untuk mengakui kegagalan secara total.
Suara Perempuan Muda: Gugatan dari Garis Depan Akal Sehat “Kami menolak dihipnotis oleh riuh tenda VIP, saat esok hari kami harus kembali bertaruh nyawa membelah lumpur.. Penguasa yang bisu saat ditagih janji adalah pengkhianat mandat! Turun dari jabatanmu dengan sisa hormat yang kau punya, atau sejarah akan menyeretmu turun sebagai pecundang yang paling lihai”
