GORONTALO UTARA | telitinews.com – Teka-teki mengenai sumber pembiayaan kegiatan “Motabi Kambungu” (Mencintai Kampung) di Kecamatan Ponelo Kepulauan akhirnya mulai benderang. Pihak Pemerintah Kecamatan Ponelo Kepulauan membenarkan adanya penggalangan dana manual senilai jutaan rupiah untuk menyokong operasional acara tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ponelo Kepulauan, Guntur Pakaya, aliran dana yang terkumpul murni berdasarkan hasil kesepakatan saat rapat persiapan.
”Penggalangan dana itu berdasarkan kesepakatan waktu rapat kemarin, persiapan Motabi Kambungu,” ujar Sekcam saat memberikan konfirmasi resmi. Minggu, 24/5/26
Dalam konfirmasi tersebut, Sekcam membeberkan serta menjelaskan secara rinci nominal rupiah yang dibebankan kepada setiap instansi dan sektor pemerintahan di wilayah Ponelo Kepulauan dengan total akumulasi mencapai Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
Berikut adalah rincian plot dana yang disepakati untuk operasional kegiatan:
Kantor Camat Ponelo Kepulauan: Rp2.000.000
Sektor Pendidikan (Disdik Ponkep / ASN & P3K): Rp3.300.000 (terbagi dari 75 orang pegawai)
Puskesmas Ponelo: Rp500.000
4 Desa se-Kecamatan Ponelo: Rp2.000.000 (di mana masing-masing dari empat desa tersebut memberikan partisipasi sebesar Rp500.000)
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB): Rp200.000
Meskipun membenarkan adanya aliran dana dari tingkat desa, Sekcam menegaskan bahwa khusus untuk wilayah yang dipimpinnya, pihak kecamatan tidak pernah melakukan pemaksaan yang menekan struktur perangkat secara sepihak.
”Kalau di kantor desa, saya tidak pernah beban aparat. Artinya di situ terjadi kesepakatan bersama bahwa empat desa itu memberikan partisipasi masing-masing 500 ribu,” klaimnya.
Ia kembali mempertegas bahwa seluruh dana yang terkumpul dari iuran manual dari berbagai sektor termasuk guru dan petugas kesehatan tersebut digunakan untuk membiayai operasional teknis pelaksanaan program Motabi Kambungu di lapangan.
Pengakuan terbuka dari pihak penanggung jawab wilayah kecamatan ini menjadi bukti otentik bagi publik bahwa program daerah yang semestinya ditopang penuh oleh anggaran negara (APBD), pada kenyataannya harus mengandalkan skema patungan manual dari kantong instansi pelayanan publik dan aparatur di tingkat bawah. (Teliti/Red)
SN | Teliti_01
