GORONTALO UTARA | telitinews.com – Redaksi menerima rilis resmi terkait sorotan tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Kritik pedas tersebut datang dari Aktivis Lingkungan, Indra Rohandi Parinding, S.Farm., pasca banjir biau. Indra menilai fungsi koordinasi dan mitigasi risiko bencana oleh dinas terkait khususnya BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat tidak berkualitas.
Kritik ini mencuat menyusul bencana banjir yang melanda wilayah Kecamatan Biau baru-baru ini. Indra menilai, lambannya penanganan dan tidak adanya langkah pencegahan dini menunjukkan rapuhnya sistem kerja OPD teknis dalam menerjemahkan kedaruratan bencana.
”Dalam hal ini, kami menduga kuat kinerja BPBD dalam merevisi dokumen bencana hingga kini belum terwujud dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal asas utamanya adalah kemanusiaan dan mitigasi pada jalur means area,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5).
Indra menegaskan, urusan keselamatan warga tidak boleh kalah oleh alasan administratif atau ketiadaan anggaran. BPBD dan DLH seharusnya jauh-jauh hari sudah melakukan pemetaan dan pendataan mitigasi lingkungan secara intens pada objek skala wilayah yang menjadi langganan banjir.
Lebih lanjut, Indra menyayangkan sikap para kepala OPD teknis yang terkesan pasif dan hanya berpangku tangan. Akibatnya, beban kerja di lapangan justru lebih banyak diambil alih langsung oleh kepala daerah.
”Sangat miris melihat Bupati yang begitu sigap, cekatan, dan turun langsung bersama warga terdampak di lapangan, sementara kepala OPD-nya tidak bisa menjiwai langkah taktis tersebut. Jangan sedikit-sedikit Bupati yang bekerja keras di lapangan. Lalu apa gunanya ada OPD secara teknis kalau fungsinya mandek?” semprotnya.
Indra mendesak adanya koordinasi rutin dan intensif lintas sektor, mulai dari Balai Sungai, Dinas Kelautan dan Perikanan, KPH, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, hingga Bappeda demi mematangkan resonansi mitigasi bencana. Ia berharap kondisi ini menjadi bahan evaluasi total bagi Bupati untuk mengukur kembali nilai dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat instansi teknis tersebut.
”Jangan sampai dinas teknis baru sibuk bergerak atau ‘berakting’ mencari panggung di mata pimpinan saat bencana sudah melanda. Sistem mitigasi itu harusnya mencegah lebih dini, bukan menunggu masalah datang baru kelabakan dan membiarkan Bupati lagi yang mengerjakan urusan teknis,” pungkas Indra.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, redaksi telitinews.com masih akan berupaya menghubungi Kepala BPBD maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gorontalo Utara untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan lebih lanjut terkait sorotan tersebut. (Red)
SN | Teliti_01
